Korporasi dan Mitos Kemakmuran Universal

Di akhir dekade yang lalu. Ribuan muda-mudi berumur 15-28 tahun yang bekerja di pabrik-pabrik subkontraktor Nike Incorporation di Vietnam, di mana mereka tiga kali makan nasi, sedikit sayur dan mungkin juga sedikit tofu (dadih kacang), semuanya itu bernilai sama dengan $2,10, sewa kamar sekurang-kurangnya $6,00 sebulan. Namun para buruh yang membuat sepatu nike itu–yang mungkin di jual lebih dari $100,00 sepasang—harus menanggung semua biaya-biaya tersebut hanya dengan bayaran $1,60 sehari.
Begitulah kira-kira yang dilakukan Nike Incorporation terhadap ribuan buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Tangerang-Indonesia selama ini. Para buruh juga tak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya, akses kesehatan yang tidak memadai dan bahkan pelecehan seksualpun tak dapat dihindari (Global Alliance, 1999).
Puncak dari semua dehumanisasi yang diperbuat Nike Incorporation, perusahaan yang pernah melambungkan Philip Knight menjadi salah seorang dengan predikat terkaya dunia dengan asset kurang lebih $ 5,4 Milyar ini adalah pemutusan kontrak pemesanan terhadap dua perusahaan subkontraktornya di Indonesia. Sedikitnya empat belas ribu buruh terancam di-PHK dan tak lama lagi akan menganggur.
Namun sayang, lagi-lagi apa yang dilakukan Nike Inc. tidak dianggkap istimewa, bahkan Nike berkilah bahwa kasus-kasus tersebut hanyalah urusan bisnis, dimana perusahan-perusahan rekanannya di dunia ketiga dianggap tidak mampu menjaga mutu produksi dan memenuhi target pesanan.
Nike pun dengan seenaknya lari tunggang langgang bebas menentukan arah kemana kemudian ia harus berlabuh, sementara di sini ribuan buruh berteriak dan menjerit menuntut hak-haknya. Perusahaan lokal tak berdaya, kebijakan pemerintahpun tak kunjung ada. Belakangan, China dan Thailand terdengar menjadi target produksi selanjutnya.
Eksploitasi Kehidupan
Eksploitasi ekonomi memang telah dahulu ada sebelum kapitalisme yang di kemudian hari menjelma menjadi korporasi global, namun kapitalisme dan lembaga-lembaga korporasinya memang sangat ideal untuk mempercepat proses itu. Korporasi bahkan telah membuat kapitalisme kian hari kian mengganas, hingga hampir tak ada yang mampu untuk menghentikannya.
Mimpi kemakmuran universal korporasi Ibarat ‘Mitos kutukan Raja Midas’, yang mengikis sisi kehidupan dan kemanusian setiap objek yang terkena hasratnya (desire). Membuatnya semakin lambat terkontrol oleh pikiran publik dan pemerintah. Mengutip perkataan David Korten dalam bukunya The Post Corporate World (1999) bahwa, “Semakin terpusatnya kekuasaan yang hebat di tangan korporasi global telah semakin melucuti pemerintah baik yang demokratis ataupun tidak.”
Dibawah kapitalisme, kita memang tidak memiliki kontrol terhadap produksi yang berasal dari tenaga kita dan hanya memperkaya orang lain. Berapa jam para buruh harus memeras keringatnya untuk memenuhi tuntutan produksi? Sedang berapa pula insentif materiil yang didapat para buruh, sesuaikah dengan keringat yang dikeluarkannya? Belum lagi berapa biaya sosial yang harus dibayarkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah dibuat korporasi setelah mereka puas menguras sumber daya yang ada.
Kapitalisme telah memungkiri hukum Entrophy dan menapikan pandangan limit to growth, dan lebih bersandar pada paradigma dissipative structures dari Ilva Prigogeni yang menganggap bahwa pertumbuhan tidak terbatas (no limit to growth). Sistem ekonomi yang banyak terpengaruh oleh hukum fisika-mekanika ala Newton dapat dipastikan memahami pertumbuhan seperti yang diyakini Ilva Prigogeni yang dapat disetarakan dengan pemikiran Adam Smith yang masih mengacu kepada hukum alam (natural Law) sebagaimana hukum Newton menjelaskan tentang alam.
Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan ekonomi mutakhir yang selalu menekankan pertumbuhan (growth) dalam bentuk kemajuan ekonomi yang bisa dikalkulasikan dalam bobot-bobot moneter dan statistik. Sedang aspek lain yang terkait dengan psikologi, sosial-historis, ekologi, moral dan agama dianggap sebagai ekternalitas yang suatu saat bisa diabaikan.
Simbol Korporasi
Dalam negara yang sedang mengalami masa transisi demokrasi, korporasi pengusaha dan penguasa biasanya lebih didahulukan dibandingkan dengan tuntutan buruh, penguasa bahkan terkadang berpandangan bahwa untuk sementara waktu buruh sebaiknya mengalah dan berkorban secara ekonomis, hal ini lebih baik dibandingkan dengan pengorbanan penguasa dan pengusaha secara politis. Karena pengorbanan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan konsekuensi logis bila pihak pengusaha yang dikorbankan.
Mimpi buruk devisit anggaran yang hingga kini masih membayangi, membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ekonomi yang lebih ramah bagi para korporat yang hendak menginvestasikan modalnya. Semua tata kelola dan aturan perdagangan harus sebebas dan senyaman mungkin bagi para penanam modal.
Memang teramat klasik, namun selama di dunia ini masih ada yang namanya buruh, penguasa dan pengusaha yang terjebak dalam kungkungan kapitalisme-liberal yang memberhalakan hasrat dan libido kehidupan (Hobbesian), maka persoalannya akan terus berkutat di sekitar keyakinan bahwa kerja adalah sumber dari segala kekayaan dan ukuran dari semua nilai. Lalu karena dalam posisi yang sulit (baca: dalam logika kapitalis) tiada ongkos produksi yang mampu ditekan untuk menghasilkan nilai lebih (surplus nilai), selain tenaga kerja atau buruh. Maka sekali lagi buruh akan menjadi korban, atau dalam bahasa lain adalah buruh dalam hal ini harus bermurah hati untuk bersedia dieksploitasi dan menyumbangkan setiap tetes keringatnya demi kesejahteraan bersama dan kemajuan demokrasi.
Pakar ekonomi kapitalis meyakinkan kita bahwa, kenyataan yang tidak menyenangkan tersebut merupakan pengorbanan sementara dalam rangka menuju kemakmuran universal. Sementara itu para penguasa dan pengusaha dua nama tapi serupa akan menerima surplus nilai dan memapankan kekuasan, karena buruh tidak lagi menjadi penghalang kemajuan produksi dan laju demokratisasi.
Garansi politik tak pernah nyata, kesejahteraanpun tiada. Hingga tatkala para buruh Nike yang menuntuk hak-haknya, petani menolak impor beras, masyarakat miskin menuntut kompensasi BLT dan korban lumpur panas Lapindo Brantas meminta konpensasi lewat jalur aksi dan demonstrasi, bukan simpati yang mereka raih, alih-alih pukulan aparat dan lemparan tanggung jawab pemerintah.
Nike Incorporation hanyalah Simbol dari banyak korporasi yang telah mengeruk keuntungan dengan memeras para buruh di dunia ketiga. Sementara itu sebetulnya masih banyak korporsi-korporasi yang bergaya serupa dengannya, dan berlindung dengan menghabiskan jutaan dolar untuk berkampanye menampilkan sosok-sosok yang berperan dalam menjaga lingkungan sosialnya.
Telah terlalu banyak dan sangat melelahkan kita mendengar kampanye penataan untuk kaidah-kaidah korporasi, dan berdebat tentang lapangan korporasi. Kita melobi dewan legislative untuk membuat rambu-rambu lewat undang-undang Perseroan Terbatas (PT), kita meminta korporasi untuk bertanggung jawab secara sosial seperti yang kita tuntut atas Lapindo, Freeport, Antam, Reebok dan Nike. berapa banyak lagikah tenaga, waktu dan harapan yang akan kita habiskan untuk labirin tak berujung tersebut.?

Nasionalisme dan Problem Identitas PKS

Salah satu agenda Mukernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa saat lalu yang menarik untuk didiskusikan adalah ide tentang nasionalisme dan keterbukaan. Sebuah ijtihad politik yang lahir dari hasil pemaknaan dan penafsiran bahasa zaman yang dinamis.

Betulkah nasionalisme dan keterbukaan bagi PKS sudah selesai diperdebatkan?, sedangkan nasionalisme dan keterbukaan bagi Islam politik dimanapun tidak pernah benar-benar selesai dan bahkan selalu menjadi akar perdebatan.

Kemenangan Partai FIS di Aljazair, Partai Hamas di Palestina, Partai AKP di Turki yang membuat perdebatan ”Islam dan sekulerisme” kembali menyeruak kepermukaan. Ataupun PKS sendiri yang selalu menjadi bulan-bulanan partai nasionalis-sekuler, dikeroyok dan bila meraih kemenangan akan berusaha digugat dan digagalkan meski dengan cara-cara yang tidak demokratis sekalipun.

Semangat reformasi dan kebebasan ternyata memang tidak cukup kuat membuat ummat Islam menerima begitu saja nasionalisme dan keterbukaan, yang muncul justru ummat mengalami trauma untuk menggerakan kebebasan dan keterbukaan pada orang lain. Tuntutan reformasi dan kebebasan secara sporadis telah mengeskavasi arkeologi identitas kebangsaan dan keimanan.

Sementara itu ketika mereka belum juga siap dan memiliki skema baru identitas untuk menghadapi tuntutan tersebut, ummat terpencar dan identitas diri tak terselesaikan, alih-alih mengarah pada sejenis fragmentasi yang sangat berbeda (menggerogoti) dan menyebabkan identitas menutup diri lalu pergi sepenuhnya ke lain arah menuju dogma dan paksaan keyakinan Iman; Islamisme, fundamentalisme, liberalisme atau malah radikalisme.

Nasionalisme yang dipuja dan dimamah biak di barat, ternyata bagi banyak kalangan ummat Islam justru dianggap berpotensi memecah belah ummat dan menjadi penghalang universalisme Islam. Kalangan fundamentalis-radikal bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa nasionalisme merupakan produk jahiliyah (kebodohan pra-Islam: Qutub), setan rasis dan fanatisme nasional (al-Maududi dalam Choueri, 1997).

Lalu bila kenyataannya demikian, bisakah perdebatan tentang nasionalisme dan keterbukaan dikatakan selesai dan tutup buku. Tampaknya hal tersebut merupakan kesimpulan yang amat terburu-buru.

* * * * *

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) tahun 2007 yang lalu menyimpulkan bahwa hampir 25% rakyat Indonesia masih menginginkan tegaknya syari’at dan negara Islam. Begitupun dengan LSI dan beberapa lembaga survei di Indonesia menyimpulkan hal yang kurang lebih sama.

Makanya salah besar bila bicara Indonesia tapi meniadakan bahasan tentang masyarakat Islam. Kesalahan Itulah yang pernah dilakukan Almarhum Mantan Presiden Soeharto. Meskipun diakhir kekuasaannya beliau sempat mengakomodasi kekuatan politik Islam, namun akhirnya tumbang juga.

Bahkan secara historis, Islam merupakan faksi pertama yang mengalami kejayaan dan kemajuan secara politik. Gagasan Islam seperti dilansir Anthony Black, merupakan dobrakan yang menentukan dalam sejarah pemikiran manusia tentang politik dan masyarakat. Yaitu ketika Muhammad dan pengikutnya melahirkan sebuah konsep tentang ummah (masyarakat, bangsa) baru, yang memunculkan rasa kebangsaan dan satu bentuk komunitas internasional baru (Globalisme Islam: transnasionalisme).

Padahal, saat itu agama Yahudi telah mengkhotbahkan suatu tatanan hukum dan meliputi semua (etnis), sementara Kristen mendakwahkan persaudaraan spiritual (universal). Hanya saja, tak ada yang serius melirik kekuatan militer dan politik, keduanya tunduk dibawah paganisme. Sehingga datanglah Muhammad untuk mendakwahkan persaudaraan spiritual plus hukum yang merangkul semua suku-bangsa dan menyatakan bahwa kendali politik global harus diraih ummat Islam (Anthony Black, 2001).

Sayang, kondisi tersebut tak mampu dipertahankan para penerusnya dikemudian hari. Konflik internal dan perebutan otoritas semakin mengaburkan segalanya, memperumit, menggelapkan mata dan membawa ummat menuju tepian sejarah.

Menumpulkan ketajaman dan kepiawaian para saintis, pakar politik dan ketatanegaraan dalam melahirkan teori-teori politik (As-Siyasah) yang mampu menjelaskan dan menghadirkan kegemilangan masa lalu dalam realitas politik kekinian.

Sementara itu, keberhasilan Islam politik modern dimanapun; baik itu revolusi Iran maupun kemenangan fenomenal partai AKP di Turki merupakan ijtihad politik yang ditunjang oleh faktor kepiawaian para saintis, politisi, pakar politik dan ketatanegaraan dalam menerjemahkan filsafat politik klasik Islam kedalam idiom-idiom politik modern dengan tidak menyisihkan nilai-nilai keislamannya.

* * * * * * *

Sebagai partai Islam yang paling fenomenal dengan lonjakan jumlah suara hingga lima kali lipat pada pemilu 2004, PKS merupakan partai Islam pertama yang berhasil menerjemahkan tradisi politik klasik Islam dalam idiom-idiom politik modern.

Berangkat dari keberhasilan ini maka usulan keterbukaan bagi format masa depan PKS patut dipertimbangkan kembali, mengingat upaya ini justru malah akan mengingkari khittah perjuangan plus melupakan besarnya potensi ummat Islam.

Apalagi kalau hanya sebatas untuk merubah image partai. PKS sebetulnya sudah cukup berhasil dalam membangun citra baik partai hanya saja, supaya tersebut tinggal diperluas kesemua kalangan ummat dan tidak hanya sebatas kader partai. Artinya bahwa kedepan PKS perlu menjadi partai yang “terbuka bagi ummat Islam,” sedang untuk terbuka bagi selain ummat Islam perlu dipertimbangkan.

Sebagai partai dakwah, PKS tentunya tidak lupa dengan transformasi dakwah nabi Muhammad (tauhidul risalah) yang secara bertahap dan penuh kesabaran berusaha terlebih dahulu menyatukan potensi ummat. Sebelum akhirnya mendirikan negara Madinah (marhalah tamkin) yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan bagi semua golongan (tauhidul uswah).

Dalam tradisi dan sejarah perjuangan Islam, Madinah merupakan simbol dari puncak pencapaian spiritual-dakwah (at-tauhid) masyarakat Islam yang memuat seluruh esensi ajaran Islam. Yaitu pandangan hidup (world view) yang meyakini kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusian (unity of mankind), kesatuan tuntunan hidup (unity of quidance), kesatuan tujuan hidup (unity of purpose of life), yang secara keseluruhan merupakan derivasi dari kesatuan ke-Tuhanan (Unity Of Godhead).

Demikianlah proses penataan masyarakat Islam (takwinul ummat), bertransformasi secara bertahap hingga akhirnya terbentuk sebuah tatanan masyarakat yang tertata secara baik (khairu ummat) dengan penuh kedamaian, kesejahteraan (as-salaam), kesetaraan sosial (al-Musawa), keadilan (al-adalah) dan kasih sayang (iysq).

Agama dalam Masyarakat Pascasekuler

Ma'ruf Muttaqien
Hidup manusia seperti seseorang yang berdiri di atas pagar sumur. Tanah di bawahnya telah rebah, sedangkan di dalam sumur itu ada seekor ular yang sangat besar. Orang yang berdiri di pagar sumur itu tidak mengetahui ia dalam keadaan yang demikian. Ia berpegang pada tali timba di atas sumur yang hampir putus karena digerogoti tikus. Jika akhirnya tali itu putus, sudah pasti ia akan jatuh ke sumur dan menjadi mangsa ular.

Tapi, anehnya wajah orang tersebut menengadah ke atas, lidahnya menjilati madu, dan ia hanya tertarik merasakan manisnya madu. Ia lengah tali itu akan putus dan lupa ia di atas sumur yang di dalamnya terdapat seekor ular yang sangat besar.

Begitulah perumpamaan hidup bangsa Indonesia di negeri 1001 impian yang selalu bermimpi jadi bangsa yang besar, tapi tak pernah berusaha sungguh-sungguh untuk benar-benar bangkit dari keterpurukan.

Antroposofi

Manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan diciptakan dalam bentuk, rasio, roh, psikis, dan fisiologis yang sebaik-baiknya. Dalam hubungannya dengan alam, Maulana Syeikh Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan sekalipun manusia itu muncul dari alam, tetapi sebenarnya alam itu muncul demi manusia. Ia berkata, "Dalam bentuk engkau yang mikrokosmos, namun pada hakikatnya engkau adalah mikrokosmos. Tampaknya ranting itu tempat tumbuhnya buah. Padahal ranting itu tumbuh justru demi buah." (Matsnawi, 1977).

Manusia sempurna bukanlah 'manusia super' yang berusaha 'membunuh Tuhan' seperti yang diklaim Frederick Nietzsche dalam bukunya Zarathustra. Manusia sempurna juga bukan manusia yang bebas tanpa batas, seperti digambarkan Jean Paul Sartre. Manusia sempurna, kata Rumi, adalah manusia yang dapat menyingkapkan asma-asma Allah secara total. Manusia sempurna (insan kamil), kata Iqbal dalam bukunya Asrar al-Khudi, adalah manusia bebas, merdeka, dan otonom dalam mengoptimalkan ego-kreatifnya berdasarkan bimbingan sang ego mutlak, yakni Tuhan (QS Al-Imran :104).

Betapa agungnya potensi yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, amat ironis kalau ada praktik keagamaan yang berusaha mengerdilkan potensi kemanusiaan. Padahal Allah telah menitipkan amanat-Nya kepada manusia untuk dikembangkan. Menggelikan bahwa klaim pemuja filsafat eksistensialis (Sartre, Hidegger, Kiergegard) dan kelompok sekuler yang merasa diri pembela nilai-nilai kemanusiaan (HAM, humanisme, dan demokrasi) mencabut manusia dari pusat eksistensinya sendiri, yaitu Tuhan (Sofyani el-hadi, 2007). Nilai-nilai luhur dan martabat kemanusiaan yang hakiki hanya dapat memiliki landasan ontologis jika dikaitkan dengan agama (Tuhan).

Desekulerisasi

Realitas faktual sepertinya memaksa kita untuk kembali menapaktilasi patologi sejarah dunia Eropa tentang agama yang mengakhiri absolutisme agama kira-kira setengah abad yang lalu (patologi sekularisasi). Karena celakanya, sekularisasi di Turki, Prancis, atau di manapun telah terlalu banyak menimbulkan polemik. Konsep tersebut telah digunakan sebagai kritik ideologi dan terkadang juga untuk masifikasi kultur dan masyarakat umum. Hal tersebut juga sebagai ideologi antireligius yang menyamar menjadi Marxisme, eksistensialisme, atau materialisme (Martin, 1969).

Padahal sekularisasi, sejatinya dipandang sebagai transformasi dari kendali eklesiastik menuju administrasi publik dalam segala aspek kehidupan sosial. Ia dikaitkan dengan munculnya negara sekuler dan pengambilalihan secara bertahap atas sebagian besar aktivitas yang sesekali waktu dilaksanakan institusi-institusi religius. Tidak seperti sekularisme, yaitu didasarkan penolakan atas nilai religius dalam masyarakat. Aspek sekularisasi itu berasal dari sebuah keinginan untuk melepaskan aspek-aspek kunci kehidupan sosial dan untuk membebaskan mereka dari pengawasan religius.

Dengan mengutip Habermas dan Ratzinger, penulis ingin menegaskan dalam perkembangan mutakhir telah terjadi yang disebut dengan dialektika sekularisasi. Pemisahan agama dan negara yang menyukseskan emansipasi dari absolutisme agama hingga mengambil konsekuensi radikalnya dalam bentuk sekularisme, yaitu doktrin yang sama sekali menolak dan dengan sengit menyingkirkan segala iman religius dan alasan religius dalam kehidupan bersama secara politis. Karena, agama dianggap tidak rasional maka tidak berhak untuk bersuara dalam ruang publik.

Di sinilah sekularisasi ingin membangun ruang publik yang propluralisme dalam sekularisme malah berbalik menjadi intoleransi terhadap alasan-alasan religius. Fatalnya, sekularisme segera menghancurkan kemajemukan dan kemanusiaan manusia.

Penting untuk mengingatkan dan meninjau ulang apa yang dimaksud Habermas ketika ia mengatakan masyarakat di awal abad ke-21 ini sedang memasuki era pascasekuler (post sekuler) yang melihat sekularisasi sebagai proses belajar dan dialogis antara pemikiran sekuler dan religius. Dengan memberi peluang dialog publik bagi aspirasi-aspirasi religius, masyarakat pascasekuler tidak sedang membangunkan singa yang tertidur (jika agama dianggap seperti itu), tetapi bersikap adil terhadap kelompok-kelompok agama dalam demokrasi.

Oleh karena itu, kita pun yakin alasan-alasan religius dan motivasi iman dapat memberikan kontribusi dalam diskusi bebas. Maka itu, masyarakat dan warga negara yang beriman harus menerjemahkan 'bahasa rumah' dari agama mereka ke dalam 'bahasa publik'. Dengan kata lain, era pascasekuler adalah era ketika --sebagaimana diungkapkan Peter L Berger-- agama bisa memberikan kontribusi produktif bagi negara. Karena 'the world today is as furiously religious as it ever was and in some places more than so ever', agama akan tetap diterima masyarakat modern yang pascasekuler. Agama di masa depan akhirnya ada pada model agama publik (public religion).

Akhirulkalam, penulis sepakat dengan kecenderungan dunia modern yang tengah melakukan mainstreaming desekularisasi. Sebagai ucapan belasungkawa, penulis ingin mengucapkan selamat tinggal sekularisme dan beristirahatlah dengan damai. (Dimuat Di Media Indonesia November 2007) November 2007)

Religiusitas Kosmik; Membangkitkan kesadaran Ekologis

BEBERAPA tahun yang lalu tepatnya setelah SBY-Kalla terpilih dalam pemilihan umum yang paling demokratis sepanjang sejarah, banyak orang berdecak kagum dan mulai tumbuh mimpi dan harapan baru tentang masa depan. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul berbagai macam bencana dan malapetaka yang melanda. Mulai dari banjir bandang, badai la nina, tanah longsor, gunung meletus hingga yang terdahsyat tsunami yang merenggut ribuan nyawa manusia.
Sontak, orangpun balik berpikir dan malah langsung memvonis; bahwa bangsa ini dipimpin oleh sebuah rezim yang penuh dengan aura kesialan. Berbagai mithos dan ramalan mistikpun ditujukan untuk menggambarkan masa depan kepemimpinan tersebut. Padahal mereka sama sekali tidak memiliki wewenang ilmiah untuk menjatuhkan vonis tersebut.
Hingga akhirnya kini muncul beberapa alasan ilmiah untuk menjelaskan dinamika yang mendasari problem-problem utama zaman kita. Salah satunya adalah laporan Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) yang mengungkapkan bukti paling ilmiah soal pemanasan dan perubahan iklim global sebagai akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Selain dari ulah tangan dan hasrat manusia yang tidak pernah puas secara lebih luas, semua itu merupakan residu peradaban yang tidak mampu direduksi oleh sistem yang kita kenal dengan industrialisasi dan modernisme.
Dan kini, telah sampailah kita pada sebuah puncak peradaban yang paling dramatis dan penuh resiko, saat-saat yang membawa kita pada kekacauan (chaos) dan kebuasan (wildness) peradaban umat manusia pada satu sisi.
Sisi lain merupakan sebuah titik balik yang telah melahirkan apa yang kita kenal dewasa ini sebagai kesadaran ekologis. Kesadaran yang menekankan arti penting sebuah keharmonisan kehidupan umat manusia dan alam semesta (tata kosmos).
Kesadaran Ekologis
Kesadaran ekologis tentang keharmonisan kehidupan mikro dan makrokosmis paling tidak telah memunculkan berbagai macam upaya untuk menanggulangi berbagai macam fenomena dan problem yang lahir sebagai akibat dari tidak adanya keharmonisan bukan saja anatara ummat manusia dengan bumi yang dipijaknya tapi juga termasuk visi ekologis ke tingkat planet beserta galaksinya.
Tahun 1970-an para peneliti Stamdford Research Institute memperkirakan bahwa empat hingga lima juta manusia di Amerika telah melakukan pengurangan penghasilan dan meninggalkan konsumerisme demi sebuah prinsip kesederhanaan hidup. Dan sejak saat itu muncul gerakan-gerakan lain dalam bidang kesehatan, manajemen perusahan, industri dan teknologi telah mulai menerapkan nasihat entropy kesederhanaan hidup.
Termasuk yang baru-baru ini diselenggarakan; Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua Bali, merupakan upaya untuk melahirkan kesepakatan global untuk menggerakan nasihat entropy kesederhanaan hidup tersebut.
Hanya saja berbagai upaya tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama tenyata tidak mampu mengalahkan meminjam istilah Carl Gustav Junghasrat dan libido ummat manusia yang semakin hari semakin membuas.
Bagi Jung yang lebih berpikir sistemikberbeda dengan freud yang mekanik Libido merupakan energi psikis umum yang dilihatnya sebagai manifestasi dari dinamika kehidupan dasar.
Artinya bahwa minimnya kesadaran ekologis ummat manusia yang berakibat pada apa yang lebih ramai dan dimamah biak dalam publik intelektual global sebagai ketidakseimbangan ekologis, perubahan iklim ataupun pemanasan global global warming, memiliki faktor determinan lain yang tidak hanya sekedar membutuhkan kesepakatan-kesepakan kerangka kerja mekanis dan politis (environmentalisme dangkal) an sich. Alih-alih upaya tersebut malah menghasilkan kesepakatan berupa efisiensi manajemen lingkungan dan memperdagangkan cost eksternalitas yang hanya ditujukan demi kepentingan manusia. Lebih dari itu, semua permasalahan justru ada dalam alam bawah sadar manusia sebagaimana diungkapkan Jung.
Fritjof Capra lebik lebih konkret soal faktor fundamental kesadaran ekologis, baginya keseimbangan ekologis pada dasarnya memerlukan perubahan-perubahan besar dalam persepsi kita tentang peran manusia di dalam ekosistem planet. Singkatnya, kesadaran ekologis memerlukan suatu kerangka dasar filosofis dan religius yang baru.
Rasionalitas Kosmik
Kesadaran ekologis dengan demikian memerlukan sokongan ilmu yang lebih modern, terutama pendekatan sistem yang baru, tetapi berakar pada persepsi realitas yang melampaui kerangka ilmiah hingga mencapai suatu kesadaran intuitif tentang kesatuan semua kehidupan (jiwa kosmis).
Dan kesadaran intuitif tentang kesatuan semua aspek kehidupan hanya mungkin ditemukan dalam sebuah modus kesadaran di mana individu merasa terkait dengan kosmos secara keseluruhan. Maka jelaslah bahwa kesadaran ekologis itu merupakan kesadaran yang bersifat spiritual.
Bukti dari keterkaitan kesadaran itu ternyata ada pada bentuk akar kata dari agama dalam bahasa latin \'religare\' yang bermakna mengikat kuat, atau agama dalam bahasa sansakerta Yoga yang berarti penyatuan.
Bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kerangka filosofis dan spiritual ekologi sebetulnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, tetapi telah terumuskan secara berulang-ulang sepanjang sejarah perjalanan hidup umat manusia.
Tradisi klasik Islam misalnya, menawarkan ungkapan-ungkapan yang bermakna karifan ekologis yang begitu indah. Salah satunya dalam matsnawi-nya Jalaluddin ar-Rumi Dalam bentuk engkau adalah mikrokosmos, namun pada hakikatnya engkau adalah makrokosmos. Tampaknya ranting itu tempat tumbuhnya buah, padahal ranting itu justru tumbuh demi buah.
Taoisme pun demikian, menawarkan ungkapan kearifan ekologis yang cukup menawan yang menekankan kesatuan fundamental maupun hakikat fenomena alam dan sosial secara dinamis. Barangsiapa mengikuti tatanan alam mengalir di dalam arus Tao. Saint Francis, seorang mistikus kristen bahkan sempat menyatakan pandangan dan etika yang benar-benar ekologis dan menyajikan tantangan yang revolusioner terhadap pandangan yahudi-kristen tentang manusia dan alam.
Begitu juga seterusnya, berbagai karya filsafat Spinoza, Heideger, Ikhwanal-Shafa Ibnu Sina, penyair Walth Whitman hingga Dante yang menulis Divene Comedy telah menghasilkan karya-karya yang tersusun menurut prinsip-prinsip ekologis. Bahkan masyarakat primitif seperti Dayak di pedalaman kalimantan ataupun Badui di pedalaman Banten sana saja memiliki religiusitas kosmik tersebut. Kesadaran psikis yang bila dipegang secara holistik akan meniscayakan peralihan dari konsumsi materi ke kesederhanaan secara sukarela, dari pertumbuhan ekonomi dan teknologi ke pertumbuhan dan perkembangan bathini.
Demikianlah sebetulnya kerangka filosofis dan spiritual ekologi tersusun secara berulang-ulang. Namun akhirnya semua memang berada di tangan setiap individu manusia untuk menghidupkan kembali kesadaran spiritul ekologi dalam heritage budaya masing-masing atau justru membiarkan libido dan hasrat manusia memangsa habis sumber daya planet ini. (Dimuat Di Koran Pelita, 04/01/2008)