Siapa yang rela bila uang pajak digunakan untuk membantu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Siapa pula yang suka dengan pemerintah yang terlalu ikut campur dalam perekonomian yang sedang dilanda krisis. Satu sisi campur tangan tersebut dianggap sebagai bantuan bagi para investor kaya yang melakukan kesalahan perhitungan. Sisi lain dalam kaca mata ekonomi pasar, campur tangan pemerintah merupakan sebuah kekeliruan.
Namun situasinya tentu menjadi berbeda, kegagalan pasar ternyata tidak hanya dialami oleh pemerintahan yang terlalu berkuasa dari rezim intervensi pasar. Tapi kegagalan akhirnya juga dialami oleh pemerintahan yang terlalu mengandalkan pasar (rezim pasar bebas).
Dalam situasi yang semakin dramatis tersebut, muncul fakta-fakta dengan visi yang sarat kontradiksi. Misalnya, bila dalam visi pasar bebas tiap orang atau perusahaan bertanggung jawab atas diri sendiri, bagaimana harus dijelaskan bailout banyak bank dan perusahaan dengan uang setiap orang melalui dana talangan (bail out) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), atau Emergency Economic Stabilization Act di AS baru-baru ini.
Demikian pula perlakuan pemerintah terhadap komunitas usaha kecil dan menengah, dalam kondisi normal ranah ini seakan diabaikan, tapi coba lihat tatkala perekonomian skala besar ambruk, ranah ekonomi kecil dan menengah ini diagung-agungkan sebagai penyelamat keterpurukan.
Kondisinya menjadi semakin dramatis karena dari beberapa potensi kebangkrutan tersebut, terkuak skandal perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa. Tentu masih segar dalam ingatan bila runtuhnya rezim soeharto setelah hampir 32 tahun berkuasa, disebut-sebut karena ketidak mampuannya untuk menyelamatkan assset-asset komunitas bisnis yang mendukung kekuasaannya.
Begitu pula dengan kekalahan partai pendukung George W. Bush dalam pemilu As, ditengarai sebagai kegagalannya dalam menjamin kepentingan para konglomerat yang berada dibelakangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar